Berpartisipasi Dalam Pemerintahan

Oleh: DR. Ali Muhammad As-Slaaby
Penterjemah:
Abu Ahmad

PENDAHULUAN

Sesungguhnya kepemimpinan ahlu tauhid dan iman terhadap berbagai jabatan pemerintahan di tengah negara yang tidak beriman merupakan bagian dari tamkin (kejayaan), dan Al-Quran telah menunjukkan contoh tersebut dalam kisah nabi Yusuf as, Allah berfirman : “Berkata Yusuf: “Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan”. (Yusuf : 55)

Nabi Yusuf menyampaikan permintaan ini kepada raja Mesir yang musyrik karena aqidah dan dakwahnya, serta keinginan menghadirkan yang terbaik bagi manusia, nabi Yusuf bergerak sesuai dengan kapasitas dan kondisi yang terjadi pada saat itu dan memanfaatkan kesempatan yang diberikan untuknya.

Jalan yang ditempuh oleh nabi Yusuf ini menunjukkan kepada kita akan adanya banyak jalan dalam berdakwah dan menyebarkan Islam, mengajak masyarakat kepada Iman dengan berbagai cara dan jalan, selama cara dan jalan ini tidak terdapat di dalamnya benturan antara prinsip yang dibawanya; karena hukum hanya milik Allah dan penghambaan mutlak banyak untuk yang Maha Esa dan Maha Pemberi Balasan dan antara kepemimpinan satu departeman (kedudukan), untuk membentuk masyarakat lebih dekat pada dakwah Allah, hal tersebut tidak diragukan lagi bahwa Yusuf as menyebarkan dakwah tauhid saat mendekam di dalam penjara, sebagaimana pada dirinya berada dalam kekangan suatu hukum yang zhalim.

Sesungguhnya masuknya nabi Yusuf as dalam pemerintahan menjadi sandaran terhadap gerakan-gerakan Islam modern saat ini yang memandang dan berpendapat boleh bermusyarakah dalam berbagai pemerintahan jahiliyah, jika musyarakah tersebut memiliki kemaslahatan yang besar atau mampu menolak kemungkaran dan kejahatan yang merebak terjadi di tengah masyarakat, karena hal tersebut tidak akan terwujud dan dapat merubah keadaan secara mutlak dan mengakar kecuali dengan melakukan musyarakah, dan pendapat ini disampaikan melalui ijtihad para ulama dan pemegang kekuasaan dalam gerakan-gerakan Islam kontemporer.

Namun permasalahan ini juga tidak lepas dari pertentangan oleh sebagian ulama lain yang membahas bahwa musyarakah dalam hukum dan pemerintahan yang berhukum pada selain syariat Allah, dan menganggap permasalahan musyarakah dalam hukum merupakan permasalahan aqidah, dan yang membahas permasalahan ini dari sisi syar’iyah dan semangat sejarah yang menilai bahwa masalah peran di bawah siyasah syar’iyah pada jamaah yang rasyidah yang berusaha mengaplikasikan syariat Allah dan tamkin terhadap agamanya; karena itu kita akan coba membahas dan diskusikan tema ini secara ilmiyah dan jauh dari kesimpang siuran dan cela, karena tujuan kita adalah mencapai apa yang dicintai dan diridhai Allah.

PEMBAHASAN PERTAMA

DALIL-DALIL YANG MELARANG DAN MEMBOLEHKAN MUSYARAKAH DALAM PEMERINTAHAN

Pertama:

Dalil-dalil yang melarang musyarakah dalam pemerintahan

Orang-orang yang berpendapat melarang orang-orang Islam masuk dalam musyarakah dalam pemerintahan berdasarkan dalil-dalil berikut :

1. Nash-nash Al-Quran yang menyebutkan barangsiapa yang tidak berhukum dengan apa yang telah diturunkan Allah maka termasuk orang-orang kafir, dzalim dan fasik

Allah SWT berfirman : “Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.” (Al-Maidah : 44) “Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.” (Al-Maidah : 45) “Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. “ (Al-Maidah : 47)

2. Bahwa hukum (keputusan) hanyalah milik Allah semata : “Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (Yusuf : 40)

3. Allah melarang orang-orang yang beriman untuk berhukum pada selain syariat Allah, dan menjadikan hal tersebut sarana menafikan keimanan : “Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.” (An-NIsa : 65)

4. Musyarakah dalam pemerintahan yang tidak Islami terdapat banyak kerusakan, karena orang yang tidak berhukum pada syariat Allah pada hakikat telah menentang perintah Allah, dan melawan hukum-hukumnya : “Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (Yusuf : 40) “ Janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya”. (Al-Kahfi : 110).

5. Seorang muslim yang bermusyarakah pada pemerintahan yang tidak Islami sangat bertolak belakang dengan prinsip, karena seorang muslim dituntut untuk berjihad guna menegakkan hukum Allah dan mengingkari (melawan) dengan gigih dan sungguh-sungguh atas hukum selain yang diturunkan Allah, maka bagaimana mungkin seorang muslim dapat tinggal dan bersekutu di tempat (pemerintahan) yang tidak berhukum pada selain apa yang diturunkan Allah.

6. Bahwa ketaatan para pejabat pemerintah terhadap apa yang mereka syariatkan yang bertentangan dengan perintah adalah taat kepada tuhan-tuhan selain Allah, sebagaimana yang difirmankan Allah : “Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah dan (juga mereka mempertuhankan) Al masih putera Maryam, Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan”.(At-Taubah : 31)

7. Diantara kerusakan yang terjadi dalam musyarakah adalah bahwa sebagian para pejabat kadang menjadikan orang-orang yang loyal dari orang-orang muslim yang salih sebagai hiasan dan klise terhadap pemerintahan mereka, dan menyembunyikannya terhadap orang-orang tidak faham dan awam, sehingga mereka akan berkata : “Kalau kami berada dalam kebatilan maka tidak mungkin si Fulan mau bermusyarakah dalam pemerintahan kami, dan bahkan akan menambah tanah menjadi basah ketika mereka melegalkan melalui menteri yang muslim terhadap undang-undang yang keji dan jahat, dan setelah mereka berhasil mewujudkan keinginan dan misi mereka maka seorang muslim yang salih tadi akan dihempaskan begitu saja.

8. Dalam musyarakah pada pemerintahan yang tidak Islami berarti tunduk pada orang-orang yang dzalim, padahal Allah telah memperingatkan untuk tidak tunduk pada mereka : “Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim[740] yang menyebabkan kamu disentuh api neraka”. (Huud : 113)

9. Bisa jadi dengan bermusyarakah menjadi sebab panjangnya umur pemerintahan yang dzalim yang tidak berhukum pada apa yang diturunkan Allah. [1]

Kedua :

Dalil-dalil yang membolehkan musyarakah

Mereka berkata bahwa asalnya adalah tidak dibolehkannya bermusyarakah, namun ada beberapa kondisi yang mengecualikannya sehingga syariat membolehkannya bermusyarakah di dalam pemerintahan yang tidak Islami. Dan mereka memberikan dalil seperti yang dilakukan oleh nabi Yusuf yang masuk dalam pemerintahan (menjadi pejabat dalam kementrian) :

Bagian pertama:

Bahwa nabi Yusuf memangku jabatan yang direstui oleh raja dan sesuai dengan keinginannya, hal ini menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan permintaan nabi Yusuf kepada raja untuk diberikan jabatan : “Berkata Yusuf: “Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir)”. (Yusuf : 55)

Nash tersebut menjelaskan dengan tegas bahwa raja yang memiliki kekuasaan, dan ayat tersebut juga menjelaskan bahwa nabi Yusuf meminta jabatan pada pemerintahan (kerajaan) tersebut, dan dia tidak meminta untuk diisolir dan permintaan tersebut bukanlah untuk dirinya sendiri.

Sayyid Qutb berkata : “Nabi Yusuf tidaklah meminta jabatan untuk dirinya sendiri, dan dia memandang bahwa raja akan mengabulkan permintaannya, karena itu dia meminta untuk diberikan jabatan sebagai bendaharawan Negara, karena dirinya merasa akan mampu melaksanakan pilihannya tersebut jika disetujui guna memgemban amanah tugas yang berat dan melelahkan, memiliki tugas yang berat dalam kondisi dan waktu yang genting (krisis), untuk menjadi penanggung jawab dalam memberikan makan secara sempurna kepada umat”. [2]

Ibnu Taimiyah berpendapat : “Bahwa mujtama’ yang kafir ini harus memiliki kebiasaan dan sunnah dalam memanaj harta dan mengaturnya dibawah kekuasaan raja, keluarga, tentara dan para pengikut setianya, dan tidak berjalan sesuai prilaku yang dilakukan oleh para nabi dan keadilan mereka, dan bisa jadi –saat itu- Nabi Yusuf tidak bisa melakukan segala apa yang diinginkan, seperti apa yang dia fahami terhadap agama Allah sementara umat tidak mau menerima begitu saja, namun beliau dapat melakukan hal yang mungkin dari keadilan dan ihsannya, dan mendapatkan jabatan untuk memuliakan orang-orang beriman dari keluarganya yang tidak mungkin didapat kecuali denganya- hal ini semuanya terangkum dalam firman Allah : “Bertaqwalah kepada Allah semampu kalian”. (At-Taghabun : 16) [3]

Namun orang-orang yang melarang membantah terhadap dalil yang digunakan pendapat orang yang membolehkan dengan penerimaan nabi Yusuf akan jabatan, mereka berkata : “Bahwa syariat kita tidak membolehkan memangku jabaran dibawah naungan pemimpin yang tidak muslim, namun nabi Yusuf memangku jabatan yang merupakan syariat sebelum kita, dan syariat sebelum kita bukanlah syariat kita jika bertolak belakang dengan syariat kita saat ini.

Namun orang-orang yang membolehkan membantahan sanggahan tersebut dengan beberapa pandangan :

Pertama : bahwa syariat kita dan syariat nabi Yusuf bahkan syariat para nabi seluruhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Nabi Yusuf menetapkan pada lawan bicaranya dua orang pemuda yang masuk penjara bahwa hukum hanyalah milik Allah semata : “Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (Yusuf : 40)

Sayyid Qutb menjelaskan ayat diatas : “Bahwa hukum tidaklah sah kecuali milik Allah, Dialah Allah yang berhak memutuskan dengan keputusan ilahiyah, karena keputusan hanyalah milik Allah dan barangsiapa yang mengaku-ngaku akan kememilikan di dalamnya maka pada hakikatnya dirinya telah menantang Allah SWT yang lebih berhak memiliki uluhiyah.

Dan nabi Yusuf as yang memahami hukum yang ditetapkan dalam berbgai agama ini adalah yang memangku jabatan raja Mesir, dan dia berkata kepada raja : “Jadikanlah aku sebagai bendaharawan Negara”. (Yusuf : 55)

Beliau memangku jabatan ini padahal dia juga mengetahui system dan undang-undang yang berlaku tidak mungkin dirubah baik siang ataupun malam “Tiadalah patut Yusuf menghukum saudaranya menurut undang-undang Raja”. (Yusuf : 76)

Sayyid Qutb dalam kitab dzilalnya berkata : “Sesungguhnya kemenangan ini menentukan arah kalimah agama dalam satu bentuk –tema- dengan ketentuan yang detail, yaitu suatu sistem pemerintahan dan syariatnya, karena sistem pemerintahan dan syariatnya ketika menjadikan hukuman pencuri adalah sebagai ganjaran atas pencuri” [4].

Jika nabi Yusuf memahami bahwa dalam system hukum adalah sama dengan pemahaman yang telah ditentukan dalam syariat kita seperti menjabat di kementrian, maka kami berkeyakinan bahwa kedudukan tersebut memiliki dua perkara penting :

1. Bahwa menduduki jabatan menteri tidak bertentangan dengan akidahnya, bahwa hukum –keputusan- hanyalah milik Allah semata.

2. Nabi Yusuf tidak keliru saat menerima jabatan, karena dia adalah seorang nabi yang ma’shum.

Bagian kedua :

Adapun yang menunjukkan adanya penafian dan membatalkan syubhat ini adalah firman Allah SWT bahwa nabi Yusuf menerima jabatan adalah bagian dari rahmat dan nikmat bukan sebagai azab dan bencana “ Berkata Yusuf: “Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan”. Dan Demikianlah Kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir; (dia berkuasa penuh) pergi menuju kemana saja ia kehendaki di bumi Mesir itu. Kami melimpahkan rahmat Kami kepada siapa yang Kami kehendaki dan Kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik”. (Yusuf : 55-56)

Allah menegaskan bahwa Yusuf menerima jabatan menteri adalah bagian dari tamkin di muka bumi, bagian dari rahmat dan sebagai ganjaran di dunia yang disegerakan serta ganjaran yang akan datang lebih utama dan lebih besar “Dan Sesungguhnya pahala di akhirat itu lebih baik, bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa”. (Yusuf : 57)

Dan nabi Yusuf juga menjelaskan bahwa dirinya menerima jabatan merupakan bagian dari nikmat dari Allah bukan bencana : “Ya Tuhanku, Sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebahagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebahagian ta’bir mimpi. (ya Tuhan) Pencipta langit dan bumi. Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat, wafatkanlah aku dalam Keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh”. (Yusuf : 101)

Bagian ketiga :

Nash-nash yang disebutkan yang menunjukkan bahwa jabatan bukanlah khusus pada diri nabi Yusuf saja namun dalam bentuk yang umum : “Kami melimpahkan rahmat Kami kepada siapa yang Kami kehendaki dan Kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik”. (Yusuf : 56)

Karena itu bagi siapa yang menganggap bahwa jabatan tersebut hanyalah khusus pada nabi Yusuf saja dan bukan pada yang lainnya hendaklah memberikan dalilnya, karena dasar dalam sejarah para nabi dan rasul adalah agar dapat dijadikan tauladan dan panutan, dan bagaimana jika datang nash-nash Qur’aniyah yang menafikan yang khusus terhadap yang umum” [5].

Pandangan para mufassir terhadap masalah ini :

Imam Qurtubi menukil ungkapan sebagian ulama : “Dibolehkan seseorang yang memiliki keahlian meminta jabatan sehingga dirinya memahami sesuatu yang diserahkan kepadanya dalam perbuatan yang tidak bertentangan dengan syariat, melakukan perbaikan sesuai yang dikehendaki, adapun jika perbuatannya sesuai dengan pilihan orang yang dzalim, syahwat dan kedzalimannya maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Al-Qurtubi juga menukil pendapat suatu kaum yang mengatakan bahwa jabatan khusus untuk nabi Yusuf bukan untuk yang lainnya, namun beliau lebih memilih pendapat pertama” [6].

Imam Al-Alusi berpendapat bahwa permintaan nabi Yusuf pada suatu jabatan juga diperbolehkan pada yang lainnya, jika yang meminta memiliki kemampuan melakukan tindak keadilan dan menunaikan hukum-hukum syariat, sekalipun berada di tangan orang yang dzalim dan kafir, namun imam Al-Alusi berpendapat bisa jadi sebagai kewajiban untuk memintanya jika berkaitan dengan jabatan dan lain-lainnya [7].

As-Syaukani berkata : “Ayat diatas menunjukkan dibolehkannya memangku jabatan dihadapan penguasa yang dzalim bahkan kafir sekalipun jika memiliki keyakinan dirinya mampu menegakkan kebenaran[8].

Dari ungkapan-ungkapan diatas menjadi dalil yang kuat dibolehkannya musyarakah dalam pemerintahan dan mengikuti pemilu.

___________________________________

[1]. Lihat: hukmu al-musyarakat fi al-wizaroh wal majalis an-niyabiyyah, hal. 29,32

[2]. Fi zhilalil Qur’an, 12/2005

[3]. Majmu’ Fatawa syaikhul Islam, 20/56-57

[4]. Fi zhilalil Qur’an, 13/2020

[5]. Lihat: hukmu al-musyarakat fi al-wizaroh wal majalis an-niyabiyyah, hal. 29,32

[6]. Tafsir Al-Qurtubi, 7.215

[7]. Tafsir Al-Alusi, 13/5

[8]. Fathul Qadhir, 3/35

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s